Inflasi mendorong Presiden Sukarno meluncurkan program pengampunan pajak. Hasilnya melebihi target.

Pengampunan pajak bukan program baru. Pemerintahan Soeharto juga menerapkannya demi memperoleh anggaran pembangunan.

Pajak yang memberatkan rakyat membuat para perempuan di Nigeria melawan. Protes di zaman kolonial Inggris itu mendorong perlawanan lain.

Penerimaan negara dari minyak dan gas turun, pemerintah beralih ke pajak yang kurang digarap. Radius Prawiro melakukan reformasi perpajakan.

Lantaran pajak, raja Tarakan ini melawan Belanda dengan memerangi sekutunya. Berakhir dibuang.

Semasa hidupnya pejabat Tionghoa ini membuat kebijakan yang memberatkan penduduk Batavia. Ketika mati pengusung peti matinya tidak sampai ke tempat pemakaman.

Tak hanya memungut pajak judi, VOC juga memberlakukan sejumlah aturan dengan sanksi berupa denda bagi yang melanggar.

Pemerintah kolonial Belanda mengenakan pajak kepala dan kuku panjang bagi warga Tionghoa. Tidak berlaku bagi peranakan Tionghoa atau Tionghoa muslim.

Dirjen Pajak menyebut pamer harta memberi stigma negatif. Dalam sejarahnya, pajak merupakan stigma kolonial.

Raja Jawa mendenda para pejabatnya yang memperkaya diri. Kadang-kadang menyita kekayaan mereka setelah dicopot dari kedudukannya.

Ulah Mario Dandy Satrio picu seruan tolak membayar pajak di masyarakat. Seruan serupa pernah memicu pertumpahan darah di Tanjung Barulak, Sumatra Barat.

Selama bertahun-tahun direktorat di Kementerian Keuangan ini berperan sebagai tulang punggung negara.

Pembuatan dan penjualan pakaian pada masa Jawa Kuno. Pekerjaan terkait itu dikenai pajak.

Saat masa sulit, pemerintah menerapkan pajak untung-perang untuk membiayai perjuangan Republik.

Beragam pajak diberlakukan pemerintah kolonial seiring berkembangnya aktivitas ekonomi. Dari pajak garam, ikan, penyembelihan hewan, hingga pertunjukan wayang.