Modal awal BNI dari uang keperluan rumah tangga dan iuran rakyat dalam Fonds Kemerdekaan Indonesia.

Survei Historia.id dan De Volkskrant menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menganggap tanam paksa merupakan periode terburuk penjajahan Belanda.

Sukarno meminta Pak Jagus mengembangkan padi jenis baru. Mengilhami lirik lagu "Bersuka Ria". Ia ditangkap setelah peristiwa G30S.

Kementerian Keuangan berkali-kali memodifikasi struktur organisasi dan nomenklaturnya. Perubahan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan zaman.

Upaya menghapus ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah butuh waktu yang panjang. Reformasi membuka keran desentralisasi keuangan.

Obligasi jadi alternatif pembiayaan pembangunan lewat partisipasi masyarakat. Bahkan saat ini menjadi sumber utama untuk pembiayaan defisit anggaran dan belanja negara.

Penagihan piutang bukan hanya pekerjaan swasta. Negara pun punya penagih piutang untuk menjaga kekayaan negara.

Sejak masa kolonial, pendidikan dan latihan bagi pengelola keuangan negara berjalan sendiri-sendiri. Mulai terpusat dan terintegrasi dengan kehadiran BPPK.

Selama bertahun-tahun direktorat di Kementerian Keuangan ini berperan sebagai tulang punggung negara.

Kajian dan rumusan kebijakan fiskal dibuat menyesuaikan keadaan di masyarakat. Dalam keadaan gawat, tugas ini menjadi lebih berat.

Pada awal kemerdekaan, urusan bea dan cukai masih meneruskan sistem Belanda. Dibenahi dari waktu ke waktu.

Bayangkan betapa susahnya mengelola sebuah kementerian di tengah situasi perang. Dengan dana dan sumber daya manusia yang terbatas.

Jajaran Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab berat untuk mewujudkan APBN yang kredibel, transparan, dan akuntabel.

Raja tekstil dari Medan ini mengusung semboyan “miskin belajar kaya, kaya belajar miskin” dan Walutama.  

Rakyat mengumpulkan dana sebelum Indonesia merdeka. Digunakan untuk keperluan menjelang Proklamasi.